Pertamina Jamin Pasokan Solar di Aceh Timur Cukup
ACEH - Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I memastikan pasokan Solar aman di Aceh, termasuk untuk para nelayan.
Branch Marketing Manager Aceh, Awan Raharjo, mengatakan terdapat 2 SPBU Nelayan di wilayah Aceh Timur dengan alokasi baru terserap 70% sepanjang Desember 2018 ini. Awan menambahkan kapal di bawah 30 GT pun tetap harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk mendapatkan solar bersubsidi agar penyalurannya menjadi tepat sasaran.
“Sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014, tetap harus ada surat rekomendasi dari DKP untuk mendapatkan solar bersubsidi. Stok Solar kami pastikan cukup dan bahkan stok Solar di SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan) alokasinya masih bersisa. Karena sesuai Perpres, walaupun kapal di bawah 30 GT, tetapi tidak ada surat rekomendasi, BBM tidak bisa kami layani“, ujar Awan.
Pertamina berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkan BBM termasuk Solar subsidi kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Solar bersubsidi selain untuk kendaraan bermotor, juga diperuntukkan untuk usaha mikro yg bukan pengecer, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Hal ini tertuang dalam Perpres 191 tahun 2014.
Awan juga mengingatkan agar Solar bersubsidi untuk tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan Perpres tersebut, juga disebutkan bahwa nelayan yang berhak memperoleh solar subsidi adalah kapal dengan berbendera Indonesia, memiliki bobot maksimal 30 GT, terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi dan selanjutnya diberikan rekomendasi untuk mendapatkan Solar bersubsidi.
“Sektor industri seperti pabrik, proyek proyek pembangunan termasuk jalan, kendaraan pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan roda lebih dari 6 juga tidak diperkenankan mengkonsumsi solar subsidi. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa pembelian solar subsidi dengan menggunakan jerigen di SPBU tanpa dilengkapi dengan verifikasi dan rekomendasi dari SKPD terkait tidak dibenarkan,” kata Awan.
Pertamina secara aktif telah berkoordinasi dengan Dinas ESDM serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait permasalahan ini dan berharap dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik juga di tingkat daerah Kabupaten/Kota agar penyaluran solar subsidi kepada masyarakat yang berhak tidak terkendala.*MOR I