Gubernur Jawa Barat Resmikan Arboretum Mangrove Indramayu

Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Her­yawan secara simbolis meresmikan prog­ram Cor­porate Social Res­pon­sibility (CSR) RU VI Balongan  beru­pa pusat pembelajaran ke­anekaragaman hayati dan budidaya mangrove di ka­wasan pantai Indramayu yang diberi nama Arboretum Mangrove. Peresmian ini menjadi salah satu bagian dari peresmian program CSR & SMEPP Pertamina JBB yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, GM RU VI Balongan Afdal Martha menjelaskan,  program yang digagas sejak tahun 2016 ini memiliki luas kawasan 5,6 Ha dan menjadi pusat pem­bibitan sejumlah 1023 bibit mangrove yang terdiri dari 23 jenis mangrove dan asosiasinya seperti Rizophora, Bruguiera, dan Avicennia. Arboretum tersebut menjadi laboratorium KEHATI bagi sekolah & institusi pendidikan di Indramayu.

“Tujuan program ini adalah memberdayakan masyarakat dan lingkungan dengan fokus pada pengelolaan mangrove di Pantai Karangsong yang juga menjadi ikon wisata Indramayu. Alhamdulillah program Arbo­retum Mangrove di Indra­mayu ini juga men­da­patkan apresiasi positif dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mengantarkan RU VI Ba­longan berhasil meraih PRO­PER EMAS,” ujar Afdal Martha.

Selain Arbo­retum Mang­rove di Indra­mayu, Pertamina juga terus mengembangkan gagasan CSR yang fokus pada pemberdayaan masya­rakat dan lingkungan.

“Pertamina selalu ber­komitmen penuh dalam pro­g­ram pemberdayaan masya­rakat dan lingkungan. Se­moga program ini dapat ber­ke­lanjutan dengan apresiasi dan dukungan optimal dari Gubernur dan jajaran Provinsi Jawa Barat,” kata Syahrial Mukhtar, Corporate Secretary Pertamina pada acara yang sama.

Melalui program kola­borasi antara Pertamina dengan pemerintah daerah diharapkan dapat men­ciptakan kondisi ling­kungan yang bersih, nyaman dan tenteram. Program CSR Per­tamina ini diharapkan dapat bermanfaat penuh bagi masyarakat serta dapat me­ningkatkan kepedulian ling­kungan melalui edukasi sehingga tercipta harmonisasi antara industri, pemerintah daerah dan komunitas mas­yarakat.•^{RU VI}